HARI SUCI SARASWATI
POSYANDU BALITA DAN LANSIA BULAN OKTOBER
PEMBAGIAN BLT DANA DESA BULAN OKTOBER
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PLENO BPD
VAKSINASI DARI POLRES BANGLI
Berita Utama
-
Pada hari Kamis tanggal 06/03/2025 Pemerintah Desa Bayung Cerik melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Review RPJMDESA, Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dimana Peserta dalam Musdes kali ini yang hadir; Bapak Camat Kintamani, Pendamping Desa dari Kecamatan, Perbekel Bayung Cerik beserta Perangkat Desa, Ketua BPD Beserta Anggota, Babinsa, bhabinkamtibmas, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat Bayung Cerik.
Setelah dilakukan pembahasan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta memutuskan/menyepakati
1. ...
Artikel Terkini
-
Jaringan sosial (social network) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (social capital) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jaringan sosial ini terbangun melalui hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan yang bersifat formal maupun informal. Setiap warga dari suatu masyarakat di pedesaan dipastikan secara alamiah akan melakukan hubungan-hubungan sosial yang kongkrit hingga terbentuk suatu kelompok sosial, baik berdasarkan ikatan atas dasar kepentingan ekonomi, politik maupun budaya/kepercayaan. Baca selengkapnya ...
-
Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau—menyitir Rosyidi Ranggawidjaya— merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih ...
-
UU No. 6/20014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, ...
-
Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Baca selengkapnya ...
-
Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah ...
-
Makna kata “kader” sebagaimana lazim dipahami dalam sebuah organisasi, adalah orang yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen dan dedikasi kuat untuk menggerakan organisasi mewujudkan visi misinya. Dalam konteks desa, Kader Desa adalah “Orang Kunci “ yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader Desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapiran masyarakat desa. Baca selengkapnya ...
-
Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut. Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya Desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat Negara terbentuk secara imajiner, seperti danyatakan oleh seorang antropolog, perasaan ...
-
Paradigma Baru mengenai Desa tersebut juga sejalan dengan peran kepala Desa dalam memimpin Desa di era pembaharuan Desa seperti sekarang ini. Penjelasan UU nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Baca selengkapnya ...
-
Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran ...
-
Padasaat Sang Ratu Sri Adji Tabenendra, bersama permaisuri Sri Subadrika Darma Dewi, datang ke Bali dengan mengemban titah Ida Betara Ciwa dan Betara Indra pada tahun Windu Anggara Kasih Julungwangi sasih Kapat, sampai di daerah Bali beliau tinggal di Desa Kahuripan, Gunung Wangun Urip (diPuncakPenulisansekarang) dan disanalah beliau tinggal dan membentuk Pemerintahan dan membuat Awig-awig pada tahun Caka 804-822 Masehi Beliau mempunyai Parajuru Adat dengan Nama Kubayan Pasek Gaduh Nukuhin, Salahin Daka, Penyarikan dengan tata Pemerintahan yang ...
-
Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa. Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...
-
Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.
Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...
Jumat Bersih Perangkat Desa bersama siswa siswi SDN Bayung Cerik
Rapat Rutin Perangkat Desa Bayung Cerik
Posyandu Integrasi Layanan Primer Desa Bayung Cerik Bulan Februari Tahun 2026
Bulan Bahasa Bali Desa Bayung Cerik ke VIII Tahun 2026
Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025
Musdes tentang Laporan pertanggung jawaban BumDes Merta Nadi
Musdes tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
MUSDES Pertanggung Jawaban Pengelolaan dan Keuangan BUMDesa
Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja
Bhatara Hyang Guru Sebagai Lambang Desa
Pembersihan Lingkungan Desa
Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia
Pengaspalan Jalan Desa
Pembinaan Remaja dan Posyandu Remaja Desa Bayung Cerik
Posyandu Lansia Bulan September
Posyandu Siklus hidup Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025
Posyandu Remaja Bulan Juli Tahun 2025 Desa Bayung Cerik
Kegiatan Pengumpulan Sampah Bulan I
Pengumpulan sampah plastik
Musyawarah Desa tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025
Posyandu Lansia Bulan Oktober Tahun 2024
